BLSM suatu bentuk kebijakan pemerintah berbentuk bantuan langsung sementara sebesar 150rb/kk selama 5 bulan kepada rakyat indonesia yang dimiskinkan secara paksa oleh penguasa negeri ini dengan menaikan harga BBM/pengurangan subsidi.
Dengan alasan klasik pemerintah bahwa subsidi tidak tetap sasaran, bagi orang yang dianggap mampu oleh pemerintah dilarang menikmati subsidi, sesungguhnya ini sangat bertentangan dengan pasal 28A UUD 1945 dan pasal 28D ayat 1 (egaliter) UUD 1945. Yang secara langsung negara ini telah mengakui adanya kelas-kelas sosial alias menganut sistem kapitali yang bertentangan dengan pancasila sila ke-5, yaitu keadilan sosial.
Pemerintah juga mengklaim pengurangan subsidi akan menyelamatkan APBN, padahal semua rakyat tahu bahwa jebolnya ABPN akibat dari perbuatan elit pemerintah yang melakukan korupsi entah demi kepentingan kelompok/pribadi.
BLSM seperti sebuah pencitraan bagi elit pemerintah, dimana kenaikan BBM sebuah musibah besar dalam negeri ini, dan BLSM seperti sebuah udara segar bagi rakyat miskin dan bodoh kerena BLSM = Bentuk Langsung Sengsarakan Masyarakat dimana 150rb/kk/bln atau 5rb/kk/hari tak akan bisa membuat sekeluarga merasakan kesejahteraan apalagi BLSM hanya berlangsung selama 5 bln kedepan
Maka dari itu BLSM berpolitik dengan tujuan tuk mendulang citra & suara, dimana BLSM dilakukan dgn cara seremonial yg melibatkan banyak menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, dimana pembagian BLSM dibagi-bagikan oleh menteri yang tidak ada kaitannya, dan dibagikan di dapilnya masing2 menteri yg mencalonkan dirinya di pemilu 2014, hal itu akan membuat tak sehat tuk perkembangan demokrasi & politik tanah air. Dan BLSM sebagai alat kampanye partai politik tertentu.
Dari Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, Presiden SBY menjadi sosok paling berjasa dalam pemberian BLSM (46,95 persen). Sementara partai pendukungnya, Partai Demokrat, mendapat keuntungan sebagai partai yang paling berjasa terhadap pemberian BLSM (49,45 persen).
~»survei itu jelas membuktikan memang ada upaya sekelompok org yg menjadi caleg memanfaatkan hal ini, apalagi orang-orang yang mempersiapkan diri sebagai capres juga turut memanfaatkan BLSM«~
Sehingga BLSM dijadikan alternatif pilihan tuk mendongkrak elektabilitas calon2 tertentu.
Sejak Sabtu -22/6/2013- saat itu juga sejumlah menteri yg turun ke lapangan tuk melakukan pembagian BLSM dimana tujuan utamanya ingin mendongkrat elektabilitas di pemilu 2014, yaitu:
•Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar),
•Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN),
•Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri (PKS),
•Menteri ESDM Jero Wacik (Partai Demokrat),
•Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo (Partai Golkar),
•Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kandidat capres).
•yg lainnya menyusul » "lihat saja nanti" dan pasti !!!
Yg sebenarnya cukup kepala daerah/pemda terkait yg menanganinya, kenapa menteri2 ikut turun ?
BLSM ingin dijadikan Indikator politik agar para pemilih mudah tuk melupakan apa yang telah dibuat oleh partai penguasa bersama konco2nya terhadap negeri ini.
Akibat dari BLSM diantara hilangnya demokrasi yg sehat atau meningkatnya angka GOLPUT di tengah2 masyarakat.
Perlu diketahui, banyak BLSM yg digunakan rakyat hanya tuk membayar utang, entah utang bahan pokok, kontrakan, rentenir dll. & ada juga masyarakat yg menolak BLSM krn BLSM tak akan mampu membuat mereka nyaman dgn kenaikan bbm, serta ada juga masyarakat yg tak mendapatkan BLSM.
BLSM memformalin politisi busuk agar terlihat segar, hati2 bisa menimbulkan penyakit korupsi, kolusi, nepotisme yg mengakibatkan kelaparan, perampokan & kematian org banyak.
